jelajahhijau.com Ambisi Indonesia untuk tampil sebagai “jembatan hijau dunia” dalam forum iklim internasional kembali menjadi sorotan. Pemerintah secara aktif mempromosikan diri sebagai pemimpin iklim dengan menampilkan berbagai klaim keberhasilan, mulai dari penurunan emisi hingga penguatan ekosistem. Namun, sejumlah akademisi dan pemerhati lingkungan menilai narasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tata kelola lingkungan hidup di dalam negeri.
Salah satu kritik datang dari Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi. Ia menyoroti kesenjangan besar antara citra hijau yang dibangun pemerintah di panggung global dengan realitas domestik yang masih dipenuhi persoalan struktural. Menurutnya, jika ketidaksinkronan ini tidak segera diatasi, kredibilitas diplomasi iklim Indonesia bisa melemah.
Ketidaksinkronan Data Lingkungan Jadi Masalah Fundamental
Dalam pandangan David, salah satu akar persoalan adalah ketidaksinkronan data lingkungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Ia menilai perbedaan data mengenai deforestasi, restorasi lahan, hingga konsesi hutan tidak bisa dianggap sebagai sekadar perbedaan metodologi. Ketidaksesuaian tersebut, kata David, adalah refleksi dari minimnya transparansi informasi di tingkat negara.
Ia mencontohkan bagaimana laporan dari NGO lingkungan seperti WALHI, Greenpeace, dan WWF kerap menunjukkan angka kerusakan hutan yang berbeda jauh dari data resmi pemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus, data citra satelit yang dirilis lembaga independen dianggap lebih akurat dan lebih mudah diakses publik dibandingkan data negara.
David menilai kondisi ini menghambat terciptanya diplomasi iklim yang kokoh. Negara seharusnya membangun legitimasi global melalui data yang valid, terbuka, dan dapat diuji oleh berbagai pihak.
Absennya Mekanisme Penyelarasan Data yang Kuat
Masalah lain yang disoroti David adalah ketiadaan mekanisme penyelarasan data yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, selama ini negara cenderung defensif terhadap kritik dan enggan membuka ruang koordinasi yang sehat. Padahal, penyelarasan data merupakan syarat mutlak untuk memastikan kebijakan lingkungan berjalan dalam arah yang benar.
Kasus konsesi tambang dan hutan di pulau-pulau kecil menjadi salah satu contohnya. Banyak temuan lapangan yang dirilis oleh NGO justru lebih cepat diketahui publik dibandingkan informasi resmi pemerintah. Ketimpangan akses informasi ini menunjukkan bahwa sistem transparansi lingkungan di Indonesia masih memiliki kelemahan struktural.
David menegaskan bahwa tanpa mekanisme data yang kredibel, narasi “jembatan hijau dunia” dipastikan mudah runtuh, karena tidak memiliki pondasi kepercayaan internasional.
Keadilan Ekologis: Titik Lemah yang Belum Teratasi
Selain persoalan data, isu keadilan ekologis juga menjadi perhatian penting. David menjelaskan bahwa banyak konflik sosial muncul akibat pemberian konsesi hutan dan tambang yang mengorbankan ruang hidup komunitas adat. Meski pemerintah sering menyampaikan klaim penurunan deforestasi, kenyataannya banyak masyarakat adat yang masih berjuang mempertahankan wilayahnya.
Tidak adanya pengesahan RUU Masyarakat Adat hingga kini memperburuk situasi. Komunitas adat belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, padahal mereka adalah penjaga ekosistem yang paling terdampak oleh perluasan industri ekstraktif.
Menurut David, Indonesia tidak bisa mengklaim keberhasilan lingkungan jika keadilan ekologis masih diabaikan. Perlindungan masyarakat adat adalah ukuran penting dari keseriusan sebuah negara dalam menjaga lingkungan hidup.
Narasi Global Tidak Boleh Menutup Realitas Lokal
David menilai bahwa narasi Indonesia sebagai pemimpin iklim harus dibangun melalui praktik yang konsisten di dalam negeri. Mengusung konsep “jembatan hijau dunia” tidak cukup hanya dengan presentasi di paviliun internasional; narasi tersebut harus tercermin dalam tata kelola yang inklusif dan transparan.
Ia mengkritik pola komunikasi pemerintah yang sering kali menunjukkan sikap defensif ketika dikritik oleh NGO atau peneliti independen. Padahal, dinamika ini seharusnya menjadi ruang kolaborasi untuk memperbaiki kebijakan, bukan menciptakan jarak antara negara dan masyarakat sipil.
Kolaborasi Sebagai Kunci Membangun Kredibilitas Iklim
Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global, David menegaskan perlunya perubahan paradigma hubungan antara pemerintah dengan lembaga penelitian dan organisasi lingkungan. NGO dan akademisi tidak boleh dipandang sebagai oposisi, melainkan mitra strategis dalam menyusun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Kolaborasi ini mencakup penyelarasan data, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan terhadap komunitas terdampak. Dengan fondasi tersebut, Indonesia dapat membangun narasi hijau yang bukan hanya kuat di panggung internasional, tetapi juga kokoh di dalam negeri.
Indonesia Memiliki Modal Ekologis yang Kuat
David mengakui bahwa Indonesia memiliki modal ekologis besar untuk tampil sebagai pemimpin iklim, mulai dari hutan tropis luas, ekosistem laut kaya, hingga keanekaragaman hayati kelas dunia. Namun modal tersebut harus dikelola melalui tata kelola lingkungan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
Jika langkah-langkah tersebut diambil, maka narasi “jembatan hijau dunia” tidak lagi hanya sekadar slogan, tetapi menjadi refleksi nyata dari komitmen Indonesia menjaga bumi.
Kesimpulan: Narasi Hijau Harus Sejalan dengan Praktik Lapangan
Kritik David Efendi menjadi pengingat bahwa diplomasi iklim tidak dapat dibangun melalui klaim sepihak. Dibutuhkan konsistensi antara narasi global dan praktik domestik. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin iklim, tetapi hal itu hanya dapat dicapai jika pemerintah memperbaiki tata kelola lingkungan di dalam negeri, menyelaraskan data, serta melindungi masyarakat adat.
Dengan kolaborasi yang kuat antara negara, akademisi, dan NGO, cita-cita menjadi “jembatan hijau dunia” bukan hanya retorika, tetapi sebuah langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan bumi.
Cek Juga Artikel Dari Platform rumahjurnal.online