Informasi mengenai pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, belakangan ramai diperbincangkan publik. Sayangnya, diskursus tersebut diwarnai oleh kesalahpahaman besar terkait anggaran. Tidak sedikit masyarakat yang mengira biaya pembongkaran fisik 109 tiang monorel mangkrak itu mencapai angka fantastis hingga Rp100 miliar. Padahal, anggapan tersebut dinilai keliru dan perlu diluruskan agar warga DKI Jakarta tidak terus disesatkan oleh informasi yang tidak utuh.
Pemerhati Jakarta, Sugiyanto, menegaskan bahwa biaya pembongkaran tiang monorel sebenarnya jauh lebih kecil. Menurutnya, warga Jakarta perlu mengetahui fakta sebenarnya agar tidak muncul prasangka negatif terhadap pemerintah daerah maupun proses penataan kota yang sedang dilakukan.
“Terjadi mispersepsi di masyarakat. Seolah-olah biaya pembongkaran 109 tiang monorel mencapai Rp100 miliar. Padahal itu tidak benar,” ujar Sugiyanto di Jakarta.
Bukan Rp100 Miliar, Tapi Ratusan Juta
Sugiyanto menjelaskan, angka Rp100 miliar yang kerap disebut-sebut sebenarnya merupakan estimasi total biaya penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said secara terpadu. Anggaran tersebut mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari penataan pedestrian, drainase, ruang hijau, jalur sepeda, hingga penyesuaian utilitas kawasan. Dengan kata lain, angka itu bukan khusus untuk membongkar tiang monorel semata.
“Angka Rp100 miliar itu untuk penataan kawasan secara keseluruhan, bukan hanya pembongkaran tiang,” tegasnya.
Jika difokuskan hanya pada pekerjaan pembongkaran fisik tiang monorel, Sugiyanto menilai biayanya relatif kecil dan sangat masuk akal jika dihitung berdasarkan standar konstruksi yang berlaku. Bahkan, menurut perhitungannya, total biaya pembongkaran tidak akan melebihi Rp300 juta.
Perhitungan Teknis yang Bisa Diverifikasi
Sugiyanto memaparkan perhitungan sederhana namun logis yang dapat dipahami publik. Dalam dunia konstruksi, harga satuan pembongkaran beton umumnya berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000 per meter kubik (m³). Angka ini lazim digunakan dalam berbagai proyek dan dapat ditemukan dalam referensi biaya konstruksi yang tersedia secara terbuka.
Jumlah tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said tercatat sebanyak 109 tiang. Masing-masing tiang diperkirakan memiliki volume beton sekitar 3 hingga 5 meter kubik. Dengan demikian, total volume beton yang harus dibongkar berada di kisaran 300 hingga 500 meter kubik.
Jika menggunakan harga satuan terendah, yakni Rp400.000 per meter kubik, maka biaya pembongkaran berada di kisaran Rp120 juta hingga Rp200 juta. Sementara jika menggunakan harga satuan tertinggi Rp600.000 per meter kubik, total biayanya berkisar Rp180 juta hingga Rp300 juta.
“Dengan asumsi tertinggi sekalipun, biaya pembongkaran tetap tidak akan melebihi Rp300 juta. Ini hitungan teknis yang sangat rasional,” jelas Sugiyanto.
Pentingnya Literasi Anggaran Publik
Menurut Sugiyanto, kesalahpahaman soal biaya pembongkaran monorel menunjukkan masih rendahnya literasi anggaran publik. Banyak masyarakat yang langsung bereaksi terhadap angka besar tanpa memahami konteks dan rincian penggunaannya. Akibatnya, muncul opini negatif yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara lebih jelas dan transparan kepada masyarakat. Dengan penjelasan yang terbuka dan berbasis data, warga dapat memahami bahwa pembongkaran monorel tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Kalau warga paham hitungannya, tidak akan ada kecurigaan atau asumsi berlebihan. Semua bisa dilihat secara objektif,” ujarnya.
Pembongkaran Monorel sebagai Langkah Korektif
Tiang monorel di Rasuna Said telah berdiri hampir dua dekade tanpa fungsi. Proyek monorel yang digadang-gadang sebagai solusi transportasi modern Jakarta itu akhirnya mangkrak dan meninggalkan masalah tata kota. Struktur beton tersebut dinilai mengganggu estetika, mempersempit ruang jalan dan trotoar, serta menurunkan kualitas ruang publik.
Dalam konteks ini, pembongkaran tiang monorel dipandang sebagai langkah korektif yang sudah lama dinantikan. Selain menghilangkan struktur yang tidak berguna, pembongkaran juga membuka peluang penataan ulang kawasan Rasuna Said agar lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.
Sugiyanto menilai, jika pembongkaran ini terus disalahpahami dari sisi biaya, maka substansi kebijakan justru akan tertutupi oleh polemik yang tidak perlu. Padahal, yang jauh lebih penting adalah bagaimana ruang bekas monorel tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Penataan Kawasan Bukan Pemborosan
Anggaran penataan kawasan Rasuna Said yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar sering disalahartikan sebagai pemborosan. Namun, Sugiyanto menegaskan bahwa penataan kawasan tidak bisa disamakan dengan pembongkaran tiang semata. Penataan kawasan mencakup pekerjaan kompleks dan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang kota.
Penataan pedestrian, jalur sepeda, drainase, ruang hijau, hingga pencahayaan publik memerlukan anggaran tersendiri. Semua elemen tersebut dirancang untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih manusiawi, aman, dan berkelanjutan. Jika dilihat dari manfaat jangka panjangnya, investasi tersebut justru dinilai wajar dan diperlukan.
“Kalau hanya fokus pada angka tanpa melihat manfaatnya, kita bisa salah menilai. Penataan kawasan adalah investasi kualitas hidup warga,” kata Sugiyanto.
Menghindari Politisasi Anggaran
Sugiyanto juga mengingatkan agar isu biaya pembongkaran monorel tidak dipelintir menjadi alat politisasi. Informasi yang tidak lengkap berpotensi dimanfaatkan untuk menggiring opini publik secara negatif, seolah-olah pemerintah menghamburkan uang rakyat.
Menurutnya, pendekatan rasional dan berbasis data harus dikedepankan. Dengan memahami bahwa biaya pembongkaran hanya ratusan juta rupiah, publik diharapkan dapat menilai kebijakan ini secara lebih proporsional.
“Kalau mau kritik, silakan. Tapi kritik harus berdasarkan fakta, bukan asumsi,” ujarnya.
Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik
Kasus mispersepsi biaya pembongkaran monorel menjadi pelajaran penting tentang arti transparansi. Warga Jakarta sebagai pembayar pajak berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran publik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu proaktif menjelaskan perbedaan antara biaya pembongkaran dan biaya penataan kawasan secara keseluruhan.
Dengan komunikasi yang terbuka, kepercayaan publik dapat terjaga. Polemik yang tidak perlu pun bisa dihindari, sehingga perhatian masyarakat dapat difokuskan pada tujuan utama: memperbaiki tata kota Jakarta agar lebih layak huni.
Penutup: Warga Perlu Tahu Fakta Sebenarnya
Pada akhirnya, pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said tidak menelan biaya fantastis seperti yang banyak disangka. Berdasarkan perhitungan teknis yang rasional, biaya pembongkaran fisik 109 tiang monorel tak lebih dari Rp300 juta. Angka Rp100 miliar yang beredar adalah estimasi penataan kawasan secara terpadu, bukan sekadar bongkar tiang.
Dengan memahami fakta ini, warga Jakarta diharapkan tidak lagi terjebak dalam kesalahpahaman. Diskusi publik pun bisa diarahkan pada hal yang lebih substansial, yakni bagaimana penataan kawasan Rasuna Said dapat benar-benar mengembalikan ruang kota kepada publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Baca Juga : Pemkab Kepulauan Seribu Tanam Mangrove Jaga Pesisir
Cek Juga Artikel Dari Platform : indosiar
